Berdasarkanhasil penelitian dan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut : 1. Bagi Karang Taruna hendaknya memikirkan sumber daya anggota kelompok Karang Taruna yang semakin berkurang, pembenahan struktur kelompok, kesadaran diri dalam berorganisasi, perilaku kelompok serta interaksi kelompok agar peran serta Karang Taruna dalam implementasi nilai Demokrasi Pancasila SEBAGAI salah satu negara kepulauan yang besar dan multikultur, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara masyarakatnya. Apa itu demokrasi? Secara etimologis, dalam bahasa Yunani demokrasi berasal dari kata demos rakyat dan kratos kekuatan, yang secara harfiah apabila digabungkan memiliki makna kekuatan konteks demokrasi, Franklin D. Roosevelt menegaskan bahwa masyarakat memiliki kekuasaan penuh atas negara, sedangkan filsuf Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa demokrasi terjadi ketika masyarakat miskin memegang kekuasaan. Definisi demokrasi lainnya yang paling sering kita dengar adalah oleh Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi muncul sekitar tahun 508-507 SM di era Yunani Kuno. Setelah itu Republik Romawi pertama kali mengadopsi konsep demokrasi dari Yunani Kuno dan menggunakan sistem pemerintahan republik di peradaban Barat, yang kemudian diikuti oleh negara-negara modern lainnya. Sebagai sebuah sistem bernegara, demokrasi menempatkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi kepada seorang pemimpin melalui mekanisme pemilihan yang terbuka, adil, dan apabila prinsip demokrasi tidak diimbangi oleh literasi politik dan pengetahuan yang baik, kebebasan berpendapat bisa disalahgunakan sehingga berpotensi memicu konflik sosial-politik di kalangan masyarakat. Demokrasi Pancasila sebagai pilihan Di Indonesia sistem demokrasi mulai semarak kembali sejak era Orde Baru 1966 karena di masa pemerintahan Soeharto masyarakat Indonesia dilibatkan secara langsung dalam menentukan pemimpin negara melalui Pemilihan Umum yang bersifat Luber langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR baik di pusat maupun daerah, MPR, dan lain-lainnya juga mulai menjalankan fungsinya untuk menampung suara rakyat. Meskipun demikian, praktik demokrasi juga tidak bisa dikatakan maksimal di era ini karena sistem pemerintahan Soeharto yang opresif dan militeristik, khususnya terhadap kelompok minoritas dan kelompok agama. Namun, sejauh ini prinsip atau sistem demokrasi merupakan pilihan tepat untuk negara Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI mengingat masyarakatnya yang sangat pluralis. Oleh karena itu, sejauh ini Demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sistem pemerintahan yang paling mungkin diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan konsep Demokrasi Liberal, Demokrasi Kapitalis, dan Demokrasi Terpimpin yang dalam catatan sejarah perjalanan bangsa pernah gagal diterapkan di Indonesia. MenurutRudianto (2009), anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Menurut Ikhsan (2009), anggaran merupakan istilah singkat dari perencanaan laba yang terpadu dan meliputi pilihan-pilihan manajemen dan tujuan-tujuan terhadap organisasi dan penyediaan dana
Jakarta - Demokrasi pada masa revolusi terjadi pada tahun 1945 hingga 1950. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Dari kata tersebut, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Artinya, rakyat berperan penting dalam sistem pemerintahan suatu hukum dan filsuf Austria, Hans Kelsen, mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Wakil rakyat dipilih untuk menjalankan kekuasaan negara dengan keyakinan bahwa segala kehendak dan kepentingan rakyat akan diperhatikan Era Revolusi 1945-1950Demokrasi pada masa revolusi terjadi pada tahun 1945 hingga 1950. Namun, pada pelaksanaannya demokrasi belum berjalan dengan baik. Dijelaskan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Damri dan Fauzi Eka Putra, hal tersebut disebabkan oleh adanya revolusi kekuasaan masih didapati di awal kemerdekaan. Sebagaimana tercantum dalam Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum mengalami amandemen. Dijelaskan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh Komisi Nasional Indonesia Pusat KNIP.Pada saat itu pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X pada tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah KNIP menjadi lembaga legislatif. Selain itu, dikeluarkan pula Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik dan Maklumat Pemerintah pada 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi 1945-1950 terjadi banyak pemberontakan yang ingin menggantikan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila. Beberapa pemberontakan yang terjadi di antaranya pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI dan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia DI/TII yang terjadi di berbagai revolusi, pemerintah menerapkan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di masa Orde Lama. Demokrasi liberal berjalan dari tahun 1950 sampai 1959. Kemudian, dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai masa Orde Baru pada tahun 1966-1998, pemerintah Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila dengan sistem presidensial. Demokrasi Pancasila lahir pasca runtuhnya demokrasi terpimpin pada masa Orde demokrasi baru terbuka dengan luas untuk warga negara setelah memasuki era Reformasi pada tahun 1999. Masa itu disebut juga dengan euforia demokrasi. Simak Video "Anies Kini Orang Tak 'Commit' Demokrasi Lebih Berani Ungkap Pikirannya" [GambasVideo 20detik] kri/pal
Dalammenunjang terlaksananya demokrasi pada masa Megawati Soekarnoputri menjadi presiden telah diterbitkan undang-undang penting yang terkait dengan. kesepakatan perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka kesepakatan dengan warga Buyat yang wilayahnya terkena pencemararn mengatur fungsi dan kewenangan TNI dan Polri yang terpisalh Halo Indah, Kaka bantu jawab ya. Jawaban untuk soal ini adalah E Berikut adalah penjelasan nya! Presiden Megawati membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugasnya melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah E. Semoga membantu ya Masaorde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutema dalam sistem kenegaraan yang bermartabat, Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.
gzlvaia1244 gzlvaia1244 Sejarah Sekolah Menengah Pertama terjawab Dalam menunjang terlaksananya demokrasi pada masa megawati soekarnoputri menjadi presiden telah di terbitkan undang undang penting yang terkait dengan Iklan Iklan ratataraia ratataraia JawabanMengatur fungsi dan kewenangan TNI dan POLRI yang terpisahPenjelasan Iklan Iklan Pertanyaan baru di Sejarah Pesta olahraga di olympus dianggap sebagai alat pemersatu bangsa yunani kuno sebab .....A. sikap demokrasi sangat diterapkan di setiap pertandinganB. … persamaaan kedudukan antara laki - laki dan perempuan diakuiC. semua polis di yunani diwajibkan bekerjasama dalam sebuah timD. adanya consensus bahwa apabila ada pihak yang berperang maka aka dikenakan dendaE. setiap orang diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam pertandingan tanpa memandang status sosialnya​ Yunani Kuno merupakan salah satu pusat peradaban tertua di eropa yang dahulu terdiri atas beberapa negara kota. Negara kota bersifat merdeka dan berdi … ri sendiri atau disebut dengan istilah polis. Diantara beberapa polis ada, Sparta dan Athena adalah polis yang paling terkemuka. Namun dalam perkembangannya, polis Athena jauh lebih berkembang dibandingkan dengan Sparta. Hal itu karena ......A. polis Athena lebih mengutamakan kebebasan berpikirB. pemerintah banyak mendirikan sekolah berbasis militerC. sejak lahir anak - anak di athena sudah dibiasakan hidup dengan cara yang disiplinD. setiap orang harus mengikuti kegiatan olahraga dan keprajuritan sejak mudaE. kehidupannya ditujukan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pertahanan​ julukan dari al malik an nasir​ Bagaimanakah cara untuk memantapkan lagi kegiatan perdagangan di melaka Jelaskan pemerintahan pada masa dinasti mamluk bahri Sebelumnya Berikutnya Iklan

RESUMEPGRI PADA MASA ERA REFORMASI. Era reformasi merupakan suatu kurun waktu yang ditandai dengan berbagai perubahan untuk membentuk tatanan baru yang lebih baik guna mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Perubahan dalam reformasi dilakukan secara konsepsional dan konstitusional dengan strategi dan program yang lebih efektif.

Dalam menunjang terlaksananya demokrasi pada masa Megawati Soekarnoputri menjadi presiden telah diterbitkan undang-undang penting yang terkait dengan?A. Kesepakatan perdamaian dengan gerakan Aceh merdekaB. Kesepakatan dengan warga buyut yang wilayahnya terkena pencemaranC. Mengatur fungsi dan kewenangan TNI dan polri yang terpisahD. Pembentukan koalisi kebenaran dan rekonsiliasiE. Upaya pembasmian politik korupsi di kalangan birokat​ Demikianpula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. usaha bersama koperasi di masa mendatang. Kebersamaan dalam mengelola pendidikan koperasi ini di samping mengubntungkan semua pihak Sejalandengan adanya tuntutan reformasi, hingga pada pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan UU nomor 22 dan 25 tahun 1999, telah memberikan paradigma baru dalam sistem pendidikan yang mengarah pada prinsip desentralisasi. Demokrasi pendidikan di Indonesia mempunyai dua tugas utama, yaitu sebagai pengembangan potensi nyata yang dimiliki oleh
Adanyaketerbukaan dalam hal pengambil keputusan publik dan dalam proses implementasi atau pelaksanaannya.Berdasarkan hasil wawancara beberpa informan bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengunisan Akte Jual Beli, khususnya prinsip transparansi didapati bahwa prinsi transparansi di kecamatan girian telah berjalan dengan
mengemukakan "terlaksananya sistem politik demokrasi antara lain ditentukan oleh ada tidaknya 'belief in democracy', 'weak cultural pluralism', serta adanya 'modern sociaty and economy'.14 Dan menanggapi pentingnya demokrasi sebagai sistem politik dalam berbagai aspek termasuk pendidikan, Seymour .
  • 2em70md2rx.pages.dev/277
  • 2em70md2rx.pages.dev/943
  • 2em70md2rx.pages.dev/344
  • 2em70md2rx.pages.dev/908
  • 2em70md2rx.pages.dev/972
  • 2em70md2rx.pages.dev/909
  • 2em70md2rx.pages.dev/457
  • 2em70md2rx.pages.dev/532
  • 2em70md2rx.pages.dev/163
  • 2em70md2rx.pages.dev/530
  • 2em70md2rx.pages.dev/2
  • 2em70md2rx.pages.dev/877
  • 2em70md2rx.pages.dev/97
  • 2em70md2rx.pages.dev/356
  • 2em70md2rx.pages.dev/152

    • dalam menunjang terlaksananya demokrasi pada masa